SAFEnet dan Platform Pendidikan Hak Digital

    Berada di ranah digital, pasti membuat banyak orang terkadang gamang. Serangan yang diberikan dalam bentuk tulisan, ternyata sama berbahayanya dengan serangan di dunia nyata. 

    Untuk itu, sebuah lembaga nonprofit yang mengadvokasi hak-hak digital di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya, meluncurkan SAFEnet, sebuah  website platform pendidikan hak digital yang bisa diakses gratis.

Motivasi SAFEnet, Hak Netizen Hingga Cegah Meluasnya Kriminalisasi

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet adalah Badan Hukum Perkumpulan yang terdaftar dengan nama Pembela Kebebasan Asia Tenggara berkedudukan di Denpasar, Bali. 

SAFEnet didirikan pada 27 Juni 2013 oleh delapan orang di Bali. Kedelapan orang tersebut adalah :

Donny BU, Eddy Prayitno, Anton Muhajir, Indriatno Banyumurti, Habib Almascatie, Nike Andaru, Ade Fadli, dan Damar Juniarto.

        Pembentukan SAFEnet dimotivasi oleh meluasnya kriminalisasi terhadap pengguna internet karena ekspresinya di Internet setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mendorong sejumlah blogger, jurnalis, pakar tata kelola Internet, dan aktivis untuk membentuk perkumpulan ini.

        Pada tahun 2018, SAFEnet mulai memperluas masalah advokasi untuk pemenuhan hak-hak digital setelah sebelumnya hanya berfokus pada advokasi kebebasan berekspresi di Internet.

Padepokan SAFEnet, Padepokan Hak-hak Digital

Acara siang ini ini dibuka oleh mas Damar Junianto, Pendekar Pembela Hak Digital. Beliau memberi kata sambutan dengan memperkenalkan tujuan didirikannya Padepokan SAFEnet.

Damar Junianto, salah satu pendiri SAFEnet

Sesuai dengan visi dan misi SAFEnet yang adalah memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, maka Padepokan SAFEnet didirikan sebagai wadah belajar, untuk mengenali, melindungi, mendorong hak-hak digital warga net.

Selanjutnya, Daeng Ipul sebagai moderator mempersilakan Christoper Agass dan kak Shita Laksmi, pendekar Tinta Emas.

Oya, dari tadi ngomongin hak-hak digital, apa saja sih hak-hak digital itu?

HAK DIGITAL adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan mendistribusikan media digital.

Jadi hak digital itu juga termasuk di dalamnya hak untuk :

1. Hak untuk bisa mengakses internet

2. Hak untuk bebas berekspresi

3. Hak atas keamanan, terutama data diri pribadi

HAK UNTUK AKSES, yang mencakup kebebasan untuk mengakses internet, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kendali penyedia layanan Internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penyaringan dan pemblokiran.

HAK ATAS EKSPRESI: Termasuk keragaman konten, bebas untuk mengekspresikan pendapat dan penggunaan Internet dalam memobilisasi masyarakat sipil.

HAK ATAS KEAMANAN: Termasuk bebas dari pengawasan massal dan pemantauan tanpa dasar hukum, perlindungan privasi, dan aman dari serangan dunia maya.

kak Shita Laksmi, Pendekar Tinta Emas

Shita Laksmi dan Timeline Perkembangan Digital di Indonesia serta Privasi Warga Net

Materi yang dibawakan Shita Laksmi menyorot tentang timeline di Indonesia khususnya. Ia bercerita mulai era 2000-an tentang boom.com - astaga.com - malesbanget.com dan lain sebagainya.

Kenapa ia bicara sejak era itu? Ya karena sejak itulah, kita mengenal internet dalam arti sebenarnya, euforia tentang kebahagiaan mengenal keterbukaan informasi - kenyamanan berselancar di dunia maya. 

Namun setelah itu, tahun 2015 ada Manila Principles, yang disepakati tanggung jawab perantara internet itu tak ada jika mereka bukan host dan pembuat kontennya. 

Medio 2017 ketika ada 7 bom dalam aksi terorisme - mulai ada awareness ketika aksi bom ini diviralkan melalui media. Banyak yang "lepas tangan" aka tidak mau bertanggung  jawab atas kasus-kasus itu.

Medio 2018, ada dua kasus, yang terbesar adalah kasus Cambridge Analytica. 

Skandal Cambridge Analityca merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data terbesar di dunia. Ada 87 juta data pengguna Facebook yang disalahgunakan.

Data tersebut dipakai untuk kepentingan kampanye pemilu presiden Donald Trump pada tahun 2016. Trump sendiri menang pemilu dan menjadi presiden ke-45 AS.

Kasus kedua adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang mulai diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan disahkan oleh otoritas pemerintahan di Uni Eropa. 

Tahukah kamu apa itu GDPR? Apakah GDPR mempengaruhi bisnis di Indonesia?

Di dalam GDPR sendiri terdapat banyak hak-hak perseorangan yang termasuk lingkup perlindungan data pribadi yang tidak boleh dilanggar, seperti;

• hak untuk meminta penghapusan data pribadi (right to be forgotten) dan
  
  
• hak untuk menerima informasi bahwa data pribadi seseorang telah dipindahtangankan ke pihak lain (right to data portability). 
  
  
• Selain itu, di dalam GDPR juga terdapat ketentuan bahwa data pribadi tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberikan izin.

Intinya sih, kak Shita Laksmi menekankan, 

harus ada regulasi baru yang mengarah ke negara yang mengatur tentang internet intermediary.

Kenapa?

Karena terkait dengan industri digital, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab penyedia jasa layanan digital melalui internet yang bertindak sebagai internet intermediary.

Intinya, Shita mengulang apa yang ditekankan pak Christopher Agass, bahwa di tahun 2022 ini UK akan membuat regulasi tentang online services. Negara mulai mengatur kebijakan internet intermediary mereka.

Yuk kita doain semoga saja regulasi baru ini nanti akan menguntungkan juga buat kita, para warga net Indonesia. 

Apa? Kamu takut ketinggalan informasi? Tenaaang, tengok saja Padepokan SAFEnet ini ya, pantengin website mereka di https://id.safenet.or.id/

Bantuan Konsultasi SAFEnet

Bagaimana caranya agar jika kita tersandung masalah terkait dunia digital, cara berkonsultasi atau mendapatkan bantuan dari padepokan Safenet? 

Pertanyaan cerdas yang dilontarkan kak Okti Li - blogger Cianjur ini dengan lugas dijawab oleh kak Damar Juniarto:

Kalau membutuhkan bantuan, 

silakan akses bantuan/konsultasi dengan SAFEnet di https://aduan.safenet.or.id

Sementara ini bisa menangani aduan kasus bila berhadapan dengan UU ITE, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, dan aduan serangan digital.

Setelah mengadu akan ada tiket aduan. Nanti tim aduan SAFEnet akan bergerak membantu sesuai kebutuhan.

Nah masih banyak lagi topik dan bahasan menarik lainnya, nanti ya aku teruskan di tulisan berikutnya!